D., 1987, “Indeterminacy: A Challenge to Logic-based Models of Legal Reasoning” dalam Yearbook of Law Computers and Technology Vol. P., 1992, “Isomorphism and Legal Knowledge Based Systems” dalam Artificial Intelligence and Law 1: 65-86īerman, D. D., 1990, Modeling Legal Argument: Reasoning with Cases and Hypotheticals,Cambrifge – MA: Bradford Books/MIT Press.īench-Capon, T. Aplikasi penalaran deduktif dan induksif dalam hukum dengan model IRAC (Issue, Rule, Argument, dan Conclusion) akan mengakhiri artikel ini.Īshley, K. Artikel ini membahas kaidah-kaidah berpikir silogisme dan induksi. Maka penalaran hukum bukahlah jenis penalaran yang berbeda dan terpisah dari logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat (sebagai salah satu cabang filsafat) melainkan bagaimana menerapkan kaidah-kaidah berpikir menurut ketentuan logika dalam bidang hukum. Sebagai bagian dari penalaran pada umumnya, penalaran hukum, meskipun memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda, terikat pada kaidah-kaidah penalaran yang tepat seperti hukum-hukum berpikir, hukum-hukum silogisme, ketentuan tentang probabilitas induksi, dan kesesatan informal penalaran. Dewasa ini pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum semakin dibutuhkan tidak hanya bagi kalangan akademisi dalam bidang filsafat dan hukum melainkan terutama bagi para praktisi hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, bahkan seluruh anggota masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum.

Definisi filsafat